PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAM
Bagi semua orang wajib mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Betapa tidak, hak yang melekat secara universal, karena semua orang memiliki hak untuk hidup, sehingga perlu adanya perlindungan HAM dalam proses kehidupan.
Dengan demikian, begitu luasnya rumusan tentang HAM dan juga berpengaruh penting bagi setiap umat manusia dibuka bumi ini. Hal tersebut disampaikan Walikota Lhokseumawe, Munir Usman, saat memberikan sambutan pada acara pembukaan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) se Kota Lhokseumawe, di gedung Hasbi AS-Siddiqy, Kamis (22/10).
Walikota menyebutkan, melalui kegiatan ini akan menjadi tambahan khasanah pemahaman bagi semua masyarakat tentang perlunya saling menjaga hak dan kewajiban sebagai sesama masyarakat selaku warga negera Republik Indonesia.
“Sudah seharusnya, kita semua menyadari bahwa negara merupakan suatu organisasi yang besar dan berfungsi untuk melindungi dan mengatur berbagai kebutuhan hidup warganya. Supaya dapat hidup secara aman, damai, adil dan makmur sebagai tertuang dalam ketentuan umum pembentukan negara,”ucap Munir Usman.
Namun, urai Munir, itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena membutuh proses adanya pemahaman dan kesadaran dari seluruh unsur masyarakat serta bagi penyelenggara pemerintahan negara negara itu sendiri.
Masih dikatakan Munir Usman, menyadari tentang perlunya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia maka diperlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling mematuhi aturan yang berlaku.
“Jadi jika sudah ada perlindungan HAM, sehingga kita semua akan merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara,”ucap Munir Usman mengakhiri. (arm)
Walikota menyebutkan, melalui kegiatan ini akan menjadi tambahan khasanah pemahaman bagi semua masyarakat tentang perlunya saling menjaga hak dan kewajiban sebagai sesama masyarakat selaku warga negera Republik Indonesia.
“Sudah seharusnya, kita semua menyadari bahwa negara merupakan suatu organisasi yang besar dan berfungsi untuk melindungi dan mengatur berbagai kebutuhan hidup warganya. Supaya dapat hidup secara aman, damai, adil dan makmur sebagai tertuang dalam ketentuan umum pembentukan negara,”ucap Munir Usman.
Namun, urai Munir, itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena membutuh proses adanya pemahaman dan kesadaran dari seluruh unsur masyarakat serta bagi penyelenggara pemerintahan negara negara itu sendiri.
Masih dikatakan Munir Usman, menyadari tentang perlunya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia maka diperlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling mematuhi aturan yang berlaku.
“Jadi jika sudah ada perlindungan HAM, sehingga kita semua akan merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara,”ucap Munir Usman mengakhiri. (arm)
Pentingnya perlindungan terhadap anak
Banyak kasus-kasus pidana yang menimpa anak-anak yang membuat merinding bulu tangan kita. Tak sedikit pula yang menjadi pelaku adalah orang tua kandungnya sendiri. Dimanakah rasa kemanusiaanmu wahai ibu atau ayah terhadap anak yang merupakan darah dagingmu sendiri. Dari sekian banyak kejadian sebagian besar pelaku merasa khilaf atau kesal terhadap pasangannya, sehingga anak menjadi pelampiasan kekesalan tersebut. Tentunya disamping factor-faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya hal tersebut seperti masalah ekonomi, kejiwaan dsb. Kini dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala aspek kehidupan . Siapakah yang dimaksud dengan anak ? Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Dengan adanya perlindungan terhadap hak anak, tentu harus ada pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini kewajiban ada pada Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Terkait dengan pendidikan, bagaimanakah nasib anak-anak yang belum menikmati hak-haknya sebagai warganegara yang dalam UUD Negara RI 1945 diatur dalam pasal 31 ayat (1) disebutkan: Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (2) menyebutkan: Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pemerintah wajib membiayainya, kemudian siapa yang memperoleh jatah tersebut.? Berapa banyak anak-anak usia sekolah berkeliaran dijalan menjadi pengamen, pengemis, penyemir sepatu, pemulung, dsb hanya untuk membantu orangtuanya mencari makan, atau tak sedikit pula yang menjadi pelaku kejahatan atau menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang dewasa yang tak bermoral. Bahkan tak sedikit anak yang dilahirkan karena keterpaksaan sehingga mereka hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan. Dimanakah tanggungjawab orangtua, masyarakat dan pemerintah menyikapi hal tersebut ? Terutama jika menyimak pasal 34 UUD Negara RI 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Atau kita memang sudah tidak peduli lagi dengan keadaan lingkungan social yang semakin memisahkan antara si kaya dan si miskin. Telah banyak lembaga-lembaga yang bergerak dibidang social kemasyarakatan membantu masalah tersebut, namun tentunya tidak hanya bertumpu pada bantuan tersebut. Tetapi bagaimanakah solusi untuk dapat melaksanakan amanat-amanat yang tertuang dalam konstitusi Negara ini yang telah mengalami empat kali perubahan, dimana pengaturan tentang hak asasi manusia semakin terlihat jelas. Dalam membiayai pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan sekolah gratis bagi siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Namun untuk masuk ke sekolah negeri tidaklah mudah karena siswa harus bersaing ketat dalam memperebutkan bangku sekolah, terlebih bagi masyarakat yang hidupnya pas-pasan terasa sangat sulit menjangkau hal tersebut jika kemampuan anaknya juga sangat minim. Walaupun dalam pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI 1945 disebutkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Tak sedikit pula melalui media massa dikabarkan banyak sekolah negeri yang hancur dan ambruk karena bangunan sudah tidak memadai lagi. Atau sarana prasarana yang sangat buruk terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil. Menyikapi banyaknya masalah yang dihadapi anak tidak saja terkait dengan pendidikan, masalah degradasi budaya juga mulai nampak. Beberapa waktu lalu saat tim penyuluhan hokum BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur ( penghuni lapas ada 38 anak) kasus yang banyak terjadi adalah masalah kesusilaan. Betapa tidak saat ini untuk memperoleh gambar atau film porno sangat mudah didapat, baik melalui majalah, video atau juga melalui situs-situs porno yang jumlahnya tidak sedikit. Di jaman serba modern dan tekhnologi semakin canggih, segala informasi akan mudah dijangkau hingga pelosok wilayah tanah air. Namun pengawasan dalam penggunaannya terkadang terlewatkan baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Disinilah perlunya kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mengawasi perilaku anak-anak agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang semakin bebas. Dengan tetap memberikan hak-hak anak yang mungkin belum seluruhnya terpenuhi. Dari masalah-masalah terkait dengan perlidungan anak, kita dapat membantu melalui berbagai kegiatan social yang ada seperti menyumbangkan kebutuhan sekolah (seragam, tas, buku,sepatu) atau memberikan bantuan moriil dan materiil lainnya semampu kita. Disamping membantu sesama ummat juga membersihkan harta yang dimiliki karena dari sebagian harta kita juga ada hak orang lain. (Elgee 13/03)
